LARANTUKA KABARNTT.CO–-Kritik pedas dilontarkan anggota DPRD Flores Timur (Flotim) kepada pemerintah setempat. Kritikan itu muncul karena dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2021 untuk 21 puskesmas di Kabupaten Flotim gagal dicairkan. Padahal, sebelumnya semua kepala puskesmas sudah memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Dinas Kesehatan Flotim.
Menurut keterangan yang didapat, gagalnya pencairan dana anggaran yang bersumber dari DAK Nonfisik itu lantaran Dinas Kesehatan Flotim terlambat menginput data pertanggungjawaban seluruh puskesmas ke Aplikasi Alokasi Pelaporan DAK Non Fisik (ALADIN) yang dikeluarkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Flotim, Muhidin Demon, mengatakan kegagalan pencairan dana itu merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi tenaga kesehatan.
“Pemerintahan saat ini sudah biasa pakai gaya utang. TPP juga utang, insentif nakes, tenaga kontrak juga utang. Ini mental pemerintahan yang tidak baik. Dan kami di lembaga sudah tidak suka. Pemerintah tidak hargai profesi kesehatan. Ini sebuah pelecehan terhadap profesi kesehatan,” tegasnya dalam rapat para kepala puskesmas dengan DPRD Flotim, Jumat (7/1/2022).
Demon menegaskan, DPRD secara lembaga segera menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Flotim untuk mencari solusi.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Flotim, Adrianus Sintu Kelen, mengatakan, seharusnya pemerintah menempatkan porsi kesehatan menjadi prioritas.
Adri mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, terkait nasib nakes di Flotim.
“Lobi politik kami lakukan demi menyelamatkan hak nakes,” katanya. (jem)
