WAINGAPU KABARNTT.CO—Kasus Covid-19 di Sumba Timur sekarang tinggal 13 kasus. Mestinya Sumba Timur sudah berada di PPKM level aman. Tetapi karena persentase vaksinasi belum mencapai 50 persen, maka status PPKM masih di level 3.
Status PPKM di level 3 itu memicu Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, angkat bicara. Ali meminta pemerintah pusat agar memrioritaskan dosis vaksin untuk Sumba Timur.
Hingga hari ini persentase vaksinasi di Sumba Timur belum mencapai 50 persen. Akibatnya, meskipun kasusnya tersisa 13, namun tetap dianjurkan menerapkan PPKM level 3.
Sementara 14 kecamatan sudah berada pada zona hijau dan 8 kecamatan berada pada zona kuning. Tingkat kesembuhan mencapai 97,53 persen.
Ali Oemar Fadaq lewat panggilan telepon, Senin (4/10/2021) malam, meminta agar penyesuaian level PPKM harus dilakukan secara nyata di lapangan.
“Seharusnya kami sudah berada pada zona sangat aman. Namun kami tetap dianjurkan untuk menerapkan status PPKM level 3. Rekomendasi ini berdasarkan persentase vaksinasi di Sumba Timur yang belum mencapai 50 persen, sehingga kami memang protes terhadap penetapan status berdasarkan persentase vaksin,” kata Ali.
Menurut politisi Golkar itu, seharusnya persoalan vaksin itu ada di pusat karena distribusi vaksin belum memproritaskan daerah seperti di NTT. “Namun kita dituntut untuk vaksinasi, sementara pusat sendiri lambat distribusi vaksin ke daerah. Kalau misalnya daerah timbun dosis vaksin, itu lain cerita,” katanya.
“Bagaimana mau cepat penuhi target kalau distribusi dosis vaksin lambat dari pusat. Kita di lapangan 3-4 hari lakukan vaksinasi dan dosis kosong, baru tunggu lama. Jadi tidak berimbang antara tuntutan dan kewajiban. Kewajiban kita untuk melakukan vaksinasi kita sudah lakukan, sedangkan kewajiban pusat untuk distribusi dosis vaksin tidak jalan,“ imbuhnya.
Ali menghimbau agar penetapan level itu harus riil juga dengan kondisi lapangan.
“Perlu ada evaluasi yang baik. Karena apa? Kita dari 1.000 kasus bisa menurun hingga 13 kasus aktif dalam waktu singkat. Ini bukan hal yang gampang namun dengan kerja keras yang cukup berat. Jadi kita minta pemerintah pusat agar yang menetapkan status level dengan persentasi vaksinasi harus lebih memperhatikan kriteria-kriteria masing-masing daerah, sehingga kita tidak terus dalam level yang sama, padahal kasus kita sudah hampir tidak ada kasus.” (np)
