KUPANG KABARNTT.CO—Harga jual garam lokal di NTT menurun tajam hingga tidak laku di pasar. Ribuan ton garam tidak bisa dilepas ke pasar. Tak ayal ratusan petani garam seperti di Kabupaten Sabu Raijua kehilangan pendapatan.
Kondisi ini dipicu kebijakan impor garam oleh Pemerintah Indonesia tahun 2018. Kebijakan ini memukul harga garam lokal.
Roby Tulus, anggota Komisi V DPRD NTT angkat bicara. Politisi Partai Golkar ini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kembali mengimpor garam.
“Saya tidak setuju, karena bukan saja perusahan lokal, tetapi juga produk-produk lokal juga akan terganggu. Artinya dengan kehadiran impor garam ini, kita dirugikan,” kata Roby kepada kabarntt.co, Selasa (30/3/2021).
Wakil rakyat dari Dapil NTT 5 (Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo) ini meminta pemerintah untuk membantu memberikan bantuan sebagai solusi kepada masyarakat agar mampu mendongkrak kembali produksi garam lokal, dengan memberikan bantuan dan dukungan secara moral maupun moril.
“Kalau bicara solusi dari kendala ini, maka pemerintah harus berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan skala produksinya dengan cara mendukung pembaharuan teknologi, seperti yang masih manual diberi bantuan mesin, membuka link ke perusahan makanan, melakukan peningkatan SDM dengan pelatihan, membantu memberikan modal anggaran kepada masyarakat pesisir dan mempermudah proses administrasi dalam segala hal,” tandasnya.
Roby juga meminta kepada pemerintah agar membuka link ke perusahaan makanan lokal agar membantu menjual hasil produksi lokal garam. Dengan demikian diharapkan bisa mengundang minat para investor, sehingga produk lokal mampu bersaing dengan produk dari luar negeri.
“Pemerintah sebaiknya membuka link dan membangun jalur kerja sama dengan industri-industri makanan lokal, sehingga membantu dan mempermudah administrasi dengan pihak investor,” katanya. (lia)
