LABUAN BAJO KABARNTT.CO–Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dari Fraksi Partai Golkar, Blasius Jeramun, buka suara menyusul keluhan warga Desa Persiapan Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mabar.
Sejumlah warga Desa Persiapan Warloka Pesisir sebelumnya mengeluhkan infrastruktur jalan, listrik, air minum bahkan dermaga di desanya yang sudah rusak parah.
“Ini merupakan persoalan seriusyang harus ditangani. Pemkab Mabar tolong dengarkan keluhan warga Warloka Pesisir. Tentu kondisi yang mereka keluhkan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat di desa tersebut,” tegas Blasius Jeramun saat dihubungi per telepon, Minggu (21/3/2021) petang.
Anggota DPR dari Partai Golkar tersebut mengatakan, dirinya sangat bangga dengan status pariwisata Manggarai Barat yang sudah mendunia.
Akan tetapi baginya gema pariwisata itu sendiri belum berimbas di semua sektor dan lini kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.
“Karena itu kita mendorong Pemerintah Mabar untuk membenahi itu semua. Jangan hanya heboh mempromosikan indahnya pariwisata di Mabar ke dunia luar, akan tetapi perlu pembenahan internal dulu demi pengembangan dunia pariwisata itu sendiri,” kata mantan Ketua DPRD Mabar tersebut.
Menurut Blasius, pengembangan pariwisata di Mabar butuh tata kelola yang baik. Sebagai anggota DPRD Blasius berjanji akan mendorong pemerintah untuk segera membenahi seluruh sektor yang dikeluhkan oleh warga di Warloka, begitupun di lokasi lainnya.
Dirinya bahkan berencana untuk berkunjung ke Desa Warloka dalam waktu dekat guna melihat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi persoalan atau keluhan warga setempat.
“Minggu depan saya akan kunjung ke Warloka,” ungkapnya singkat.
Terkait kondisi dermaga yang rusak, Blasius berharap untuk segera diperbaiki. Apalagi, menurut anggota DPRD Dapil 1 tersebut, mayoritas warga di Warloka pekerjaannya nelayan, sehingga dermaga harus menjadi prioritas bagi warga di sana.
“Kiranya di Warloka juga dapat dibangun dermaga beton. Terlebih desa persiapan ini merupakan zona penyangga Taman Nasional Komodo,” katanya.
Blasius menambahkan, jika APBD Mabar minim anggaran, mungkin bisa melalui APBD provinsi. Sebab masyarakat selalu menyampaikan aspirasi itu kepada DPRD.
“Kami pun paham saat ini di tengah pandemi Covid-19, pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran. Namun agar anggaran yang terbatas ini bermanfaat bagi masyarakat, gunakan sistem skala prioritas,” pungkasnya. (obe)
