KUPANG KABARNTT.CO—Meski DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) bersuara tegas meminta dikaji ulang, Pemerintah Provinsi NTT terus berproses menyiapkan administrasi memuluskan rencana pinjaman di PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) senilai Rp 1,5 triliun.
Rencana pinjaman dari Dana Pemulihan Ekonomi (PEN) itu bahkan telah ditetapkan dalam dalam APBD 2021.
Sekda NTT, Benediktus Polo Maing, selepas rapat paripurna di Aula Utama DPRD NTT, Senin (14/6/2021), mengatakan Pemprov NTT telah memroses dengan menyiapkan dokumen perjanjian pinjaman sebesar Rp 1,003 triliun untuk kegiatan infrastruktur jalan.
Direncanakan dokumen tersebut akan ditandatangani pada bulan Juli 2021 nanti.
Pinjaman PEN untuk investasi saat ini masih dikaji pemerintah pusat terkait strategi pengembaliannya. Dari 76 paket konstruksi yang akan didanai dari PEN pada tahun 2021 ini, 49 paket telah ditetapkan pemenangnya dan 27 paket yang sedang dalam proses pelelangan.
“Terkait bunga pinjaman pada awal pengajuan pinjaman adalah 0 persen dengan mengacu pada pasal 2 ayat 2 PMK Nomor 105 tahun 2020 tentang pengelolaan pinjaman PEN untuk pemerintah daerah. Dalam pasal 2 ayat 3 PMK ini juga mengatur bahwa dalam hal terdapat perubahan atas tingkat suku bunga, tingkat suku bunga tersebut ditetapkan dengan KMK. Selanjutnya dalam perjalanan proses pinjaman terbit KMK Nomor 125 Tahun 2021 yang menetapkan tingkat suku pinjaman PEN yang dananya bersumber dari PT SMI sebesar 6,19 persen pertahun,” jelas Polo Maing.
Menurut Polo Maing, terkait dengan penetapan bunga dan dengan memperhatikan struktur APBD NTT tahun anggaran 2021 belum teralokasi pengeluaran pada pos belanja bunga untuk pembayaran bunga pinjaman PEN dimaksud. Maka pemerintah telah mengajukan penggunaan anggaran mendahului perubahan untuk pembayaran bunga pinjaman PEN kegiatan (infrastruktur).
Sedangkan untuk pinjaman PEN sebesar Rp 496 miliar lebih untuk investasi belum diajukan pengalokasian dana untuk pembayaran bunganya karena pinjaman PEN program yang diajukan pemerintah saat ini masih dalam tahapan pembahasan di pemerintah pusat.
“Kita terus melakukan koordinasi untuk memastikan dana pinjaman investasi ini diproses,” tegas Polo Maing. (np)
