KUPANG KABARNTT.CO—Pemerintah Provinsi NTT seharusnya lebih serius lagi menangani hama belalang di Pulau Sumba. Pasalnya, hama belalang terjadi setiap tahun dan terus berulang tahun.
Harapan ini diungkap anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar, Thomas Tiba, ketika dihubungi kabarntt.co, Rabu (14/4/2021), terkait keseriusan Pemerintah Provinsi menangani hama belalang di Sumba.
Wakil rakyat Dapil NTT V (Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka) yang membidangi pertanian ini menegaskan, hama belalang di Pulau Sumba seharusnya mendapat perhatian yang sama dengan bencana alam. Hama belalang juga merupakan bencana yang harus dihadapi oleh para petani di Pulau Sumba.
“Jika menyerang lumbung padi masyarakat, maka ketersediaan bahan makanan di Pulau Sumba akan menipis dan bencana kelaparan akan terjadi. Karena itu Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Pertanian harus sudah merespon hal ini. Apalagi hama belalang di Pulau Sumba bukan baru terjadi, namun sudah bertahun-tahun dan masih tetap ada. Ini menjadi persoalan yang sangat serius untuk segera dibasmi atau dimusnakan agar kestabilan pangan di Pulau Sumba terjamin,” jelas Thomas.
Thomas menyayangkan sejauh ini penanganan hama belalang di Sumba tidak tuntas.
“Atau memang tidak ada keseriusan. Pasalnya hama belalang bukan hal baru, namun sudah ada sejak bertahun-tahun di Pulau Sumba dan belum musnah sampai saat ini,” tandas Thomas.
Thomas berharap Pemerintah Provinsi mengambil langkah-langkah konkrit untuk membasmi hama belalang dari Pulau Sumba.
“Seminimal mungkin dimusnahkan dengan acara apa pun. Secara teknis dengan kajian yang sudah dilakukan okeh petugas pertanian di Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten sudah pasti tahu cara-cara untuk memusnahkan hama belalang tersebut sehingga tidak berdampak pada tanaman masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut Thomas mengatakan, NTT hampir puluhan persen merupakan lahan pertanian. Kondisi seperti ini harus menjadi tolok ukur untuk dinas pertanian dalam pengendalian hama seperti hama belalang yang saat ini menjadi ancaman bagi Pulau Sumba.
Jika ini tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah, maka akan sangat berdampak pada masyarakat.
“Ya, percuma dong masyarakat bertani, namun belalang yang panen hasilnya. Memang pemerintah harus serius, ini juga bencana yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun,” serunya.
Thomas sangat khawatir jika hama belalang tidak dimusnahkan di Pulau Sumba, maka masyarakat akan gagal panen dan berakibat pada bencana kelaparan nantinya.
Menurutnya, NTT baru saja dilanda bencana yang luar biasa terjadi di beberapa kabupaten, seperti Flotim, Lembata, alor, Malaka, Sabu, Kabupaten Kupang dan Sumba Timur.
“Namun hama belalang ini tidak bisa kita tinggalkan juga. Langkah pemerintah bukan hanya memperhatikan alur bencana saja, namun di bidang pertanian pun harus segera ditolong,” tandasnya.
Koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten, kata Thomas, juga harus jelas. Pemerintah provinsi harus segera turun ke lapangan.
“Leading sector masing-masing punya tanggung jawab. Jadi Dinas Pertanian Provinsi tidak boleh fokus pada bencana alam yang terjadi di beberapa kabupaten, namun dari sisi program Dinas Pertanian Provinsi itu harus fokus pada tupoksinya, yaitu masalah pertanian seperti hama belalang yang sudah bertahun-tahun di Pulau Sumba,” imbuhnya. (np)
