KUPANG KABARNTT.CO—Pimpinan DPRD Provinsi NTT melalui Komisi 3 meminta penjelasan atau rapat dengar pendapat (RDP) lagi dari Pemerintah Provinsi NTT terkait rencana meminjam uang Rp 1,5 triliun dari PT. MSI (Saran Multi Infrastruktur).
RDP itu penting karena ada beberapa perubahan yang tidak dicantumkan pada kesepakatan awal, seperti biaya adminstrasi dan bunga pinjaman.
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, yang dihubungi kabarntt.co, Jumat (7/5/2021) malam, mengatakan, dari hasil dengar pendapat di Komisi 3 DPRD Provinsi NTT beberapa hari lalu, diperoleh informasi bahwa terjadi perubahan terkait dengan pinjaman Rp 1,5 triliun dari PT. MSI.
Awalnya, kata Inche, diinformasikan tidak ada bunga. “Namun kemudian ternyata dalam percakapan dengan PT. SMI terjadi penambahan bunga sesuai dengan tenggang waktu kredit. Selain bunga, ada juga proses administrasi tambahan dalam pengembalian utang,” kata Sekretaris Partai Golkar NTT ini.
“Ada pembebanan sejumlah biaya yang tidak ada dalam percakapan awal seperti bunga, administrasi dan lain-lain. Sehingga ini memang harus dilakukan RDP ulang untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai pinjaman tersebut,” tegasnya.
Selain itu, kata Inche, dalam pembahasan awal tenggang waktu pengembalian yang disetujui adalah sampai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dikembalikan secara keseluruhan pinjaman.
“Namun ternyata ada perubahan waktu pengebalian sudah mencapai 8 tahun dan melewati masa jabatan pemerintahan sekarang. Oleh karena itu berdasarkan perubahan-perubahan maka selaku pimpinan DPRD Provinsi NTT melalui komisi 3 akan merekomendasikan untuk ada percakapan lanjutan dengan pemerintah,” kata Inche.
Pembahasan ulang dengan pemerintah itu, kata Inche, baik di panitia anggaran maupun dengan gabungan komisi untuk mendengarkan penjelasan pemerintah secara serius. “Harus dibicarakan lagi jika terjadi perubahan yang cukup serius tersebut,” imbuhnya.
Sementara Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni, lewat chat whatshappnya, Jumat (7/5/2021) malam mengatakan, persoalan pinjaman Pemerintah Provinsi NTT Rp 1,5 triliun dengan bunga Rp 700 miliar dari PT. MSI masih dibahas secara serius oleh anggota komisi.
Kapan pembahasan itu, kata Emy, belum ditentukan waktunya.
“Masalah ini masih dibahas oleh teman-teman di komisi, sehingga belum ditentukan waktu untuk RDP dengan pemerintah,” kata Emy melalui chat whatshapp. (np)
