KUPANG KABARNTT.CO—Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak semua pihak bekerja sama mewujudkan target Presiden Jokowi menurunkan angka stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Ajakan ini disampaikan Melki Laka Lena dalam kegiatan Sosialisasi Program Penguatan Pendapatan Keluarga dan Kelompok Sasaran Program Bangga Kencana bersama mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Kapela St. Yohanes Kelurahan Nunbeis, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Selasa (11/5/2021) lalu.
Menurut Melki, dulu persoalan stunting belum ada lembaga yang fokus mengurusnya secara khusus dan tersebar di kurang lebih 11 Kementerian atau lembaga. Namun sekarang Presiden Jokowi telah memberi tugas secara khusus kepada BKKBN sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting di Indonesia.
“Pak Jokowi sudah setuju bahwa penanganan stunting di negeri ini diberikan kepada BKKBN, jadi BKKBN sekarang selain punya tugas urusan keluarga, juga termasuk penanganan stunting,” jelas Melki.
Saat ini secara nasional, kata Melki, penanganan stunting sudah berjalan cukup baik, terbukti angka stunting berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen pada 2019.
Sebelumnya, angka stunting di 2016 mencapai 37 persen. Namun, menurutnya, perlu kerja keras semua pihak mewujudkan target Presiden Jokowi yaitu penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.
“Target dari Presiden Jokowi memang tinggi. Dan ini menjadi tugas berat BKKBN dan kerja keras kita semua . Sebenarnya kadang kita melihat urusan stunting hanya urusan Kemenkes, Dinas Kesehatan, BKKBN, serta dinas yang mengurus ibu dan anak. Saya pikir hal inilah yang kita harus sama-sama ubah bahwa persoalan penanganan stunting yang pertama harus dari dalam keluarga sendiri,” ajak Ketua Golkar NTT ini.
Kepala BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru,SE, MPH, dalam sambutannya mengatakan, saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lagi melakukan Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilaksanakan dari 1 April – 31 Mei.
Namun, kata Marianus, saat ini NTT termasuk provinsi yang capaian pendataan terendah ke-4 di Indonesia. Sebab, saat pendataan bertepatan dengan Hari Raya Paskah dan musibah badai saroja.
Untuk mengatasi kendala ini, menurut Marianus, dalam waktu 20 hari tersisa, kader pendata di 22 kabupaten/kota wajib mendata 50 ribu KK per hari sehingga pada tanggal 31 Mei 2021, 1.107.000 KK terdata semua.
“Maka saya meminta bapa, ibu sekalian, kalau ada kader pendata yang datang ke rumah bapa ibu sekalian tolong terima baik-baik, berikan data secara benar, lengkap dan jujur. Karena dengan data yang benar dan jujur itulah kita sampaikan kepada pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran. Kalau data salah maka perencanaan pembangunan yang kita rencanakan pun salah. Kita akan menjadikan keluarga sebagai titik sentral pembangunan. Untuk itu nanti pendataan dari keluarga harus data yang betul benar dan jujur,” pinta Marianus. (igo)
