Jokowi Resmikan Proyek di Labuan Bajo, Ini Catatan Kritis Ketua Fraksi Golkar DPRD Mabar

LABUAN BAJO KABARNTT.CO—Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung dan meresmikan dua proyek pembangunan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kamis (14/10/2021) lalu.

Ada dua proyek pembangunan yang dresmikan Jokowi, yakni Pelabuhan Multipurpose dan kawasan Puncak Waringin.

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah, pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan,” ujar Presiden di Labuan Bajo.

Meski Labuan Bajo dibangun besar-besaran, ada catatan kritis dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Manggarai Barat, Ansel Jebarus.

Kepada media ini, Sabtu (16/10/2021), Ansel menyampaikan beberapa catatan kritisnya.

Pertama, pemerintah pusat sejauh ini masih tetap mempertontonkan pola pembangunan top down di mana dalam banyak aspek posisi pemerintah daerah sangat lemah.

“Pemda berada pada situasi mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti semua design kebijakan  pembangunan pusat,” kata Ansel.

Kedua, sebut Ansel, pemerintah pusat sejauh ini hanya melihat output dari berjalannya kegiatan pembangunan pusat yang ada di Labuan Bajo.

“Belum menelisik sampai kepada aspek outcome-nya. Output-nya  sejauh ini baik-baik saja. Semua pembangunan berjalan dengan baik dan terselesaikan sesuai rencana. Outcome –nya masih belum jelas,” kata Ansel.

Ansel melihat, langkah kebijakan lanjutan untuk turut mengembangan potensi SDM lokal belum terlihat bahkan nyaris tidak diupayakan.

“Lompatan pembangunan dan lompatan marketing pariwisata kita begitu jauh ke depan, sementara itu kemampuan sumber daya lokal begitu tertinggal jauh (left behind). Maka hasilnya bisa dibayangkan hanya soal waktu masyarakat lokal akan terpinggirkan,” kritik Ansel.

Ansel mengatakan, kehadiran BOPLBF yang kemudian berubah nama menjadi BPOPLBF nyaris tidak memberi kontribusi yang berarti buat warga lokal.

“Pembangunan kepariwisataan Labuan Bajo lebih menunjukkan keberpihakan kepada  korporasi kapitalis ketimbang warga yang seharusnya dibangun sebagai muara akhir dari pembanguna itu sendiri. Karena itu kami menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat untuk tetap memperhatikan dinamaka di tingkat masyarakat. Ada banyak jeritan, narasi jelata, yang tidak didengarkan,” kata Ansel.

Ansel mengusulkan agar paradigma top down yang dominatif harus diubah dengan paradigma bottom up. “Dengan begitu suara rakyat jelata, jeritan warga lokal lapisan grass root, keluh kesah para pengusaha lokal bisa didengarkan untuk ditidaklanjuti,” katanya.

Kepada Pemda Manggarai Barat, Ansel mengharapkan agar terhadap beberapa permasalahan dan  soal yang disorotinya tersebut tidak bertekun  melhatnya  sebagai masalah tantangan.

“Sebaliknya pemerintah daerah harus tetap mampu melihatnya sebagai peluang dengan melahirkan  kebijakan-kebijakan yang kreatif, inovatif  dalam mempersiapkan sumber daya lokal, khususnya sumber daya manusianya, untuk terus dibangun  sehingga mampu berkompetisi di kancah pembangunan daerah,” kata Ansel. (den)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *