Hotel Inaya Bay Komodo Lunasi Pajak Rp 1,4 Miliar

LABUAN BAJO KABARNTT.CO–Pasca ditinjau Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, sehari sebelumnya, manejemen Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo melunasi tunggakan pajak daerah senilai Rp 1,4 miliar, Minggu (11/4/2021).

Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (10/4/2021), meninjau Hotel Inaya Bay Komodo dan memasang plang bertuliskan “Hotel ini Menunggak Pajak Daerah”.

Bacaan Lainnya

Saat itu Edi Endi menuturkan, pihaknya bersama KPK melakukan peninjauan di beberapa pelaku objek pajak. Salah satunya Hotel Inaya Bay Labuan Bajo, yang menunggak pajak daerah senilai Rp 1,8 miliar.

“Pemerintah Kabupaten Mabar telah menerima pelunasan pajak hotel sebesar Rp 920 juta dan dan pajak restoran sebesar Rp 568 juta dari Hotel Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo,” ungkap Edi Endi, Senin (12/4/2021) siang.

Pelunasan tersebut pajak diterima melalui PT BPD NTT oleh akun PAD Kabupaten Mabar Labuan Bajo pada Minggu,11 April 2021.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari pemasangan peringatan menunggak pajak di pelataran Hotel Inaya Labuan Bajo oleh pemda yang disaksikan KPK pada Sabtu, 10 April 2021 lalu.

“Peringatan sudah kami lepas. Perwakilan manajemen hotel langsung melunasi pajak dan menandatangani berita acara pelepasan peringatan menunggak pajak,” lanjut Edi Endi.

Sementara itu, pada kesempatan lain, KPK berharap kelalaian para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Selanjutnya para pelaku usaha diharapkan untuk selalu patuh dalam menjalankan kewajibannya,” ungkap Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria.

Dirinya menjelaskan, dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi di NTT, Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK juga mendampingi Pemda Mabar melakukan pemasangan peringatan menunggak pajak di sejumlah titik. Salah satunya Bandar Udara Komodo pada Minggu 11 April 2021.

Menurut data Pemkab Manggarai Barat per 11 April 2021, setidaknya ada 12 wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah dengan total nilai Rp 34 miliar.

“Kegiatan pemasangan peringatan akan dilanjutkan pemda walau tanpa kehadiran KPK di sini. Pajak yang dititipkan konsumen pengguna layanan hotel, restoran maupun parkir merupakan hak pemerintah daerah yang tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya,” tutup Dian Patria. (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *