LARANTUKA KABARNTT.CO—Urusan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr. Hendrik Fernandez, Larantuka sepertinya sudah jadi klasik. Hak nakes tiga bulan terakhir tahun 2020 di RSUD ini belum kunjung dibayar, meski dananya sudah dipagukan dan disetujui DPRD Flores Timur (Flotim) mendahulu pembahasan.
Kondisi ini memicu reaksi keras Ignas Uran, anggota Fraksi Golkar DPRD Flotim. Dalam rapat gabungan komisi, Kamis (9// 2021), Ignas mengaku heran lantaran hak nakes itu sudah dianggarkan.
“Sudah dipagukan Rp 185 juta mendahului perubahan. Untuk bulan Juli- Agustus-September sudah dibayar. Tapi bulan Oktober-November-Desember belum dibayar. Uang sudah ada, tapi kenapa tidak dibayar? Nanti orang tidak percaya semua. Anggaran sudah tersedia. Belum lagi tahun 2021. 2020 saja belum bayar, apalagi 2021,” kritik Ignas.
Ia juga mengaku heran jika pihak RSUD beralasan lambatnya pembayaran insentif karena persoalan administrasi.
“Mereka yang berhubungan langsung dengan pasien belum dibayar. Orang yang tidak ada hubungan dengan pasien dibayar. Miris. Masih terputar ke Perbup. Uangnya sudah ada, kecuali belum dianggarkan. Ini hanya masalah administrasi,” tegasnya.
Menanggapi reaksi Ignas, Direktur RSUD Larantuka, dr. Sanny, mengaku insentif nakes selama tiga bulan yang terhitung dari Oktober-November-Desember masih diproses di Badan Keuangan.
“Kita sudah ajukan ke Badan Keuangan untuk dibayar dalam waktu dekat. Proses ini agak lambat karena masih berkoordinasi dengan BPBD. Dan, saat ini sudah diajukan,” katanya.
Kepala Badan Keuangan Flotim, Cipto Keraf, mengaku terus berkoordinasi dengan pihak RSUD Larantuka.
“Koordinasi terus berjalan. Tapi pihak RSUD masih melakukan verifikasi,” tandasnya. (tim)
