KUPANG KABARNTT.CO—Peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air dan di NTT menjadi perhatian serius Partai Golkar. Para kader Golkar, terutama para anggota Fraksi Golkar DPRD NTT dan DPRD se-Kabupaten/Kota di NTT diinstruksikan untuk berada di garda depan melawan Covid-19.
Instruksi ini datang dari Ketua DPD II Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam rapat virtual dengan para pengurus Golkar, baik DPD I maupun DPD II, para anggota Fraksi Golkar DPRD se-NTT, Minggu (4/7/2021) malam.
Melki mengeluarkan instruksi itu setelah mengungkap trend penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali dan meminta korban nyawa yang semakin banyak.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang antara lain membidangi sektor kesehatan, Melki sangat tahu seperti apa trend perkembangan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Di Jakarta saat ini, kata Melki, peningkatan kasusnya tidak terbendung lagi. “Peningkatan jumlah kasus setiap hari sudah di luar batas wajar. Kasus yang terjadi di Jakarta bisa terjadi di NTT, ini soal waktu saja. Karena itu saya instruksikan seluruh fraksi dan kader Golkar di semua tingkatan agar mulai melakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat. Jangan menunggu kasusnya besar dulu baru ambil langkah,” beber Melki.
Karena itu Melki meminta Partai Golkar menyikapi peningkatan Covid-19 secara serius dengan menjadi corong.
“Peningkatan kasus Covid-19 yang sangat signifikan saat ini Partai Golkar dituntut menjadi corong membantu pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir penyebarab Covid-19 di tengah masyarakat,” pinta Melki.
Pihaknya menghimbau agar Golkar harus bisa menjaga agar aktivitas masyarakat dalam berbagai urusan harus dihentikan untuk sementara waktu. “Ini bukan soal kuat dan tidak, ini virus cukup berbahaya. Dengan kita mengimformasikan secara luas, kita bisa bantu pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat,” kata Melki.
Melki meminta para anggota Fraksi Golkar di DPRD se-NTT akan mendorong pemerintah mengeluarkan aturan segera menerapkan PPKM.
“Kita dukung pemerintah agar perlu ada Perbup atau Pergub. Kasus Covid-19 tidak boleh ada kompromi. Mari kita bergandengan tangan mendukung pemerintah, TNI/Polri untuk hentikan dan membatasi kerumunan masyarakat,” tegasnya.
Untuk anggaran pencegahan Covid-19, Melki mengusulkan agar Fraksi Golkar di semua tingkatan membantu agar refokusing anggaran tidak bertentangan dengan regulasi.
“Baca baik-baik aturan, setelah itu dilaksanakan Kita saling membantu dan dukung pemerintah untuk cegah di hulu dengan membentuk posko-posko di berbagai tempat yang sangat rawan. Lebih baik kita cegah di hulunya, kita lelah sekarang daripada nanti kita menangis karena orang mati kena Covid-19. Mari bersama mencegah Covid-19,” serunya.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu, terkait anggaran penanganan Covid-19 mengatakan, pemerintah harus menggunakan salah satu opsi yakni dana Silpa. Meskipun penggunaannya harus menunggu perubahan anggaran.
“Kita harus gunakan dana andalan kita saat ini. Memang ini harus digunakan, namun kita harus menunggu perubahan anggran dulu,” jelas Kalembu. (np)
