KUPANG KABARNTT.CO—Fraksi Partai Golkar DPRD NTT mengingatkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk hati-hati mengelola anggaran daerah yang berimplikasi pada likuidya kas daerah.
Peringatan FPG DPRD NTT ini disampaikan sebagai Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap RAPBD NTT 2022 yang dibacakan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun 2021/2022 DPRD NTT, Kamis (11/11/2021).
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar ini dibacakan Gabriel Manek sebagai juru bicara.
“Fraksi Partai Golkar mengingatkan Saudara Gubernur agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran yang berimplikasi pada likuidnya kas daerah,” kata Gabriel Manek ketika membacakan pandangan umum fraksi.
Fraksi Golkar mengingatkan hal itu karena beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, biaya Pemilihan Gubernur lebih kurang Rp 500 miliar. Kedua, penyertaan modal daerah yang sudah diikat dalam Perda Penyertaan Modal yang lebih kurang berjumlah setengah triliun rupiah. Ketiga, pengembalian pokok pinjaman plus bunga pinjaman yang bisa mencapai satu setengah triliun rupiah lebih.
“Manakala pemasukan dari PAD tersendat dan sebagian dana transfer sudah dipotong langsung untuk pembayaran utang pada PT SMI, maka tekanan terhadap likuiditas kas menjadi berat,” demikian Gabriel Manek membacakan pandangan umum fraksinya.
Ketika mulai membacakan pandangan umum fraksi, Gabriel Manek mengatakan, penyampaian pengantar nota keuangan atas RAPBD 2022 oleh pemerintah diajukan sangat terlambat. Mestinya sudah diajukan kepada DPRD NTT untuk dibahas bersama pada awal Oktober 2021.
”Keterlambatan penyampaian RAPBD oleh kepala daerah akan berimplikasi pada pemberian sanksi administrasi, sesuai ketentuan pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata mantan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) ini.
Fraksi Golkar juga menyoroti belanja daerah TA 2021 yang kondisinya semakin memrihatinkan. Sebab sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 realisasi belanja daerah baru mencapai 57,56 persen dari target sebesar Rp 6.880.672.335.906.
Terkait hal ini, Fraksi Golkar melihat bahwa dari distribusi data yang tersaji ada beberapa hal menarik untuk dikaji. Antara lain, pertama, pada Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai yang ditargetkan sebesar Rp 1,112 triliun lebih baru direalisir 66,67%.
“Hal tersebut patut dipertanyakan, karena belanja pegawai hitungannya pasti, yaitu jumlah gaji tahun sebelumnya ditambah accres sebesar 2,5% untuk membiayai kenaikan gaji, tunjangan, kenaikan pangkat,” beber Gabriel Manek.
Meski memberi banyak catatan kritis terhadap pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Golkar menerima RAPBD NTT 2022 untuk dibahas bersama. (np)
