KUPANG KABARNTT.CO—Dana seroja dari pihak ketiga yang mengendap di rekening Pemda Provinsi NTT sudah ditransfer ke rekening Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Provinsi NTTdan selanjutnya ditransfer ke 16 kabupaten/kota yang memasukkan data usulan penerima manfaat.
Kepala BNPBD NTT, Ambros Kodo, di ruang kerjanya, Jumat (5/11/2021), menjelaskan, pihaknya sudah mendapat data usulan pemanfaatan dana seroja.
“Terkait dengan pemanfaatan dana seroja Rp 10,6 miliar lebih sudah ada data yang diusulkan dari 16 kabupaten/kota yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sikka, Flotim, Lembata, Ende, Nagekeo, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai Barat, dan Sabu Raijua. Tetapi kami juga mesti memperhatikan, misalnya ada usulan yang kemudian kebutuhan yang besar sekali, kita akan memperhatikan dan Rp 10,6 miliar itu juga. Pada prinsipnya logistik seperti beras, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan untuk perbaikan rumah seperti seng, paku seng dan kebutuhan lainnya itu kita dorong,” tegas Ambros.
Menurutnya, data yang sudah masuk ini kemudian secara cepat dilakukan verifikasi disesuaikan dengan juknis yang ada di BNPBD NTT. Alokasi bantuan ini lebih pada kebutuhan dasar, logistik, material perbaikan rumah. Bantuan ini juga sifatnya stimulan, sehingga disesuaikan dengan dana yang ada.
“Kabupaten yang sudah siap untuk dikerjakan itu Rote Ndao, kemudian Ende, Nagekeo, Sikka, dan juga Flotim yang sudah siap. Dalam waktu satu-dua hari sudah disalurkan bantuannya. Memang terkesan lambat, namun kami berprinsip bahwa sesuai dengan data usulan dari masing-masing kabupaten/kota daripada kita cepat realisasi namun tidak sesuai dengan usulan itu juga kan repot,” jelas Ambros.
Lebih lanjut Ambros mengatakan, dana seroja yang mencapai Rp 10,6 miliar sudah digeser atau sudah ditransfer ke rekening BNPBD karena data-data dari kabupaten/kota sudah lengkap dan segera direalisasikan kepada setiap kabupaten/kota sesuai usulan mereka.
“Dana seroja sudah ada di kami yang Rp 10,6 miliar, dan juga bantuan dari Komisi IX DPR RI yang Rp 200 juta sudah ada di kami juga. Kami segera mencairkannya untuk kabupaten/kota yang datanya sudah lengkap,” kata Ambros. (np)
