LABUAN BAJO KABARNTT.CO–Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes, menyampaikan meski di tengah pandemi Covid-19, Manggarai Barat (Mabar) aman dan terkendali. Tidak perlu khawatir mengunjungi kota wisata kelas dunia ini.
Saat ini angka penurunan pasien Covid-19 di Manggarai Barat mengalami penurunan yang signifikan.
Informasi tersebut disampaikan Yulianus Weng saat menerima kunjungan silahturahmi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, di rumah jabatan Wabup Mabar, Senin (26/4/2021) malam.
“Namun demikian, bukan berarti protokol kesehatan Covid-19 ditiadakan. Itu menjadi kebiasaan rutin yang harus dijalankan,” kata dr. Weng.
Hadir dalam silahturahmi tersebut, Kepala BKKBN RI bersama rombongan, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Barat, Melkior Nudin, perwakilan BKKBN Provinsi NTT, anggota DPR Ali Imran, tokoh masyarakat, dan keluarga.
Di hadapan semua tamu yang hadir, dr. Weng menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat karena tingkat partisipasi melakukan vaksinasi Covid-19 massal begitu tinggi.
“Saat ini situasi pandemi masih aman terkendali, ditambah dengan dukungan vaksinasi terhadap pelaku pariwisata, guru-guru dan lansia, juga pegawai di setiap OPD Mabar sangat meningkat drastis,” ungkap dr. Weng.
Oleh karena itu dr. Weng menegaskan, jika berkunjung ke Kota Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium tak usah khawatir.
Atas kunjungan rombongan BBKBN tersebut, dr. Weng menyampaikan terima kasihnya karena telah memilih Labuan Bajo. Hal tersebut merupakan sebuah kehormatan besar bagi warga Mabar.
Kehadiran Hasto dan rombongan ke Manggarai Barat merupakan kunjungan kerja dalam rangka dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting serta peningkatan pelaksanaan program bangga kencana.
Dalam suasana santai yang dilanjut makan malam bersama tersebut, Hasto menyampaikan terima kasihnya atas kesempatan bersilahturahmi bersama rombongan.
“Saya punya perhatian besar terhadap NTT, karena masyarakat NTT sangat luar biasa. Ketika dibantu responnya begitu luar biasa sehingga menggugah kami untuk selalu datang membantu. Mengapa demikian? Banyak daerah yang kami kunjungi tidak semuanya memiliki respon yang sama, bahkan ada yang menolak,” ungkap Hast.
Saat ini, kata Hasto, BKKBN pusat memiliki program pendataan keluarga (PK21). Adapun kendala yang dihadapi yaitu antara jumlah penduduk dan budget yang dianggarkan pemerintah masih kurang. Karena itu, untuk pendataan tersebut nantinya belum terakomodir semuanya.
Oleh karena itu Hasto berharap ada kerja sama dengan pihak Pemda Mabar terkait hal ini.
“Demikian juga dengan upaya percepatan penurunan stunting dan nasib tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), terutama yang non PNS harus menjadi perhatian bersama,” harap Hasto.
Sementara berkaitan dengan keluhan tenaga penyuluh lapangan KB yang non PNS, Hasto berjanji akan mempertimbangkan untuk menjadi PNS atau setidaknya PPPK di lingkungan BKKBN. Namun semuanya tak mungkin terakomodir, oleh karena itu dibutuhkan perhatian bersama. (obe)
