KUPANG KABARNTT.CO-–Merespon informasi besarnya bunga pinjaman Rp 700 miliar yang harus dibayar Pemda NTT ke PT SMS (Sarana Multi Infrastruktur), dua pimpinan DPRD NTT, Rabu (5/4/2021), menyambangi dan berdiskusi dengan Komisi 3 DPRD NTT.
Kedua pimpinan Dewan itu, yakni Emy Nomleni dan Inche Sayuna. Keduanya berkunjung ke Komisi 3 DPRD NTT ingin mendengarkan informasi terkait bunga pinjaman sekitar Rp 700 miliar yang akan dibayarkan kepada PT. SMI.
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD NTT dengan mitra pemerintah, yakni Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, terungkap kalau pinjaman Pemda NTT ke PT SMS bakal dikenakan bunga sebesar 6,9 %/tahun.
Jika masa pengembalian selama 8 tahun, maka total bunga yang harus dibayar senilai Rp 700 miliar.
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, mengatakan ada beberapa perubahan kebijakan berkenaan dengan utang dari kesepakatan awal yang sudah disepakati dalam APBD.
Semula, kata Inche, informasi dari pemerintah tidak ada bunga. Sekarang ini ada tambahan beban bunga dan juga biaya administrasi yang mesti dibayar setiap tahun.
“Dan itu artinya ada perubahan lagi dalam struktur APBD kita. Oleh karena itu kita dalam kapasitas sebagai lembaga DPRD melalui Komisi 3 untuk mengadakan rapat dengan badan anggaran untuk mendengarkan penjelasan pemerintah secara lengkap soal pinjaman daerah tersebut. Kita minta untuk mendengarkan lagi penjelasan pemerintah secara lengkap terkait pinjaman daerah yang cukup besar ini. Memang ini persoalan yang serius bagi APBD kita,” jelas Sekretaris Partai Golkar NTT ini.
Dalam rapat dengan komisi 3 DPRD NTT itu, Inche meminta agar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah nanti, Dewan mesti meminta skenario atau strategi pengembalian pinjaman dengan bunga yang selangit itu.
“Apa skenario pemerintah untuk mengembalikan pinjaman daerah yang memang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, baik untuk tahun anggaran 2021 maupun tahun anggaran akhir jabatan gubernur, dan bahkan 8 tahun rencana pinjaman PEN tersebut,” kata Inche.
Inche juga meminta pemerintah harus bisa meyakinkan Dewan supaya tidak mengalami kesulitan seperti yang dikhawatirkan terkait beban fiskal daerah.
“Jika misalnya program-program yang dicanangkan oleh gubernur melalui beberapa program strategis seperti TJPS, ikan kerapu, tanaman porang dan lain sebagainya, estimasi keuntungan pemerintah berapa sehingga tahun pinjaman itu terpenuhi targetnya?” kata Inche.
Inche mengatakan, dirinya sangat khawatir dengan pinjaman dengan bunga sebesar itu bakal menyulitkan dan membebani APDD NTT.
“Saya sangat khawatir kalau pemerintah tidak ada rencana atau strategi lain, maka APBD kita bisa bangkrut. Oleh karena itu kita minta penjelasan pemerintah,” serunya. (np)
