JAKARTA KABARNTT.CO—Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran, dan beberapa anggota DPRD lainnya menyaksikan langsung Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, menjadi narasumber di Kemendagri, Jumat (18/6/2021).
Selain Adrianus Bria Seran, anggota Dewan lain yang juga hadir antara lain Wakil Ketua II, Hendrikus Fahik, Ketua Komisi III, Felix Bere Nahak, Ketua Fraksi Gerindra, Benny Chandradinata, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ignasius Fahik, dan dua anggota lainnya yakni Andreas Nahak dari Partai Perindo, Jimi Koy dari Partai Golkar.
Bupati Simon menyampaikan materinya terkait problematika permasalahan wilayah perbatasan. Dalam materinya, Bupati Simon juga menyinggung brand beras ‘Nona Malaka’ dan pembangunan pusat Pemerintahan Malaka yang hingga saat ini masih pinjam pakai.
“Kita masih pinjam pakai rumah milik warga. Kita berharap ke depan Kabupaten Malaka sudah memiliki kantor sendiri untuk melayani rakyat,” ujarnya.
Dalam materinya Bupati Simon mengatakan, kalau Kabupaten Malaka belum punya apa pun, mulai dari lampu merah, trotoar, alun-alun kota dan infrastruktur yang masih parah.
“Saya tidak perlu menutupi apa yang menjadi kekurangan di daerah kami karena ini sesuatu yang fakta dan perlu ada kejujuran sehingga setidaknya dapat bantuan dari pemerintah pusat,” kata Bupati Simon jujur.
Mantan dosen Universitas Marwadewa Bali itu juga menyentil pembangunan daerah perbatasan.
“Melihat NKRI dari ujung perbatasan Indonesia Timur, maka tidak salah membangun dari Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu,” katanya memohon perhatian pemerintah pusat.
Selain itu, Bupati Simon melihat masalah perbatasan dalam tiga aspek, yakni adalah aspek filosofis, hukum-yuridis dan aspek empiris.
“Kalau kita cermati secara filosofis kita diatur dalam aline ke 4 konstitusi yakni bonum commune suprema lex, hukum tertinggi adalah kesejahteraan umum,” jelasnya.
“Kita tidak bisa melihat ada masyarakat, atau wilayah katakanlah Gorontalo menangis lalu kita tertawa. Itu tidak benar, kita harus bersama. Itulah bingkai NKRI,” tegasnya.
“Secara filosofis kita dekatkan pelayanan kepada masyarakat.Termasuk kami yang menjadi daerah terpinggirkan. Karena darat yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dan laut berbatasan langsung dengan Darwin-Australia,” ucap Bupati Simon.
“Saya banyak teman-teman dari Malaysia dan Australia yang heran kalau Indonesia ada Malaka ya… saya katakan ya, ada karena kebetulan sayalah yang menjadi bupatinya,” sambung Doktor Simon.
Dari sisi hukum, Bupati Simon mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, ada konstitusi, pembagian wilayah, pemekaran atau daerah otonom baru.
“Kalau secara empiris ini yang mau kita diskusikan. Untuk Malaka masih seperti anak bungsu karena kami nasib tidak tentu, namun tuhan tolong. Masalah yang kita hadapi adalah masalah hibah,” tandasnya. (jos/tim)
