BETUN KABARNTT.CO–Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 menghantar Kabupaten Malaka beralih dari predikat Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat WTP kali ini merupakan yang capaian pertama untuk kabupaten baru ini. Atas keberhasilan ini, Bupati Malaka, dr. Stef Bria Seran, dan para pejabat setempat menyambut gembira dan penuh antusias.
Pengumuman Opini LKPD Malaka tahun 2019 dilakukan melalui vidio conference (vicon) langsung dengan Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo, bersama Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, Sekda Malaka, Donatus Bere, Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran, pimpinan OPD lingkup Pemkab Malaka, Jumat (3/7/2020) sore.
Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo, dalam arahannya melalui vicon mengatakan, lazimnya penyerahan opini LKPD ini diberikan secara langsung. Namun, saat ini hanya bisa dilakukan melalui vicon karena dihadapkan dengan pandemi Covid-19.
Penilaian terhadap LKPD Malaka 2019, jelas Adi, dilakukan melalui dua tahapan yakni Februari-Maret 2020 dan April 2020. Dari keseluruhan hasil penilaian, BPK RI memberikan opini WTP untuk Kabupaten Malaka.
Adi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Malaka yang dengan gigih melakukan pembenahan dan mengikuti semua rekomendasi hasil temuan yang disampaikan tim auditor.
“Tanpa mengurangi hasil yang sudah diraih, tapi masih kita temukan beberapa permasalahan terutama penataan aset dan ketersediaan obat. Harapan saya masalah ini segera ditindaklanjuti sehingga tidak pengaruh pada opini berikutnya,” pinta Adi.
Bupati Malaka, Stef Bria Seran yang kondang dengan sapaan SBS terlihat sangat gembira dengan capaian ini. Bersama semua pejabat yang hadir menyaksikan pengumuman itu, SBS larut dalam kegembiraan.
SBS menyatakan banyak terima kasih atas capaian ini. SBS mengakui tahun pertama 2014 Pemkab Malaka mendapat predikat disclaimer, tahun 2015 kembali memperoleh disclaimer. Pembenahan terus dilakukan dan tahun 2016 saat sudah ada bupati definitif Pemkab Malaka meraih Opini WDP. Tahun 2017 dan 2018 kembali meraih opini WDP.
“Tetapi walaupun WDP akun semakin kurang. Kami terus bekerja keras sehingga tahun 2019 ini kami mendapatkan Opini WTP. Ini tekad kami sejak 2016 untuk meraih mimpi mendapatkan WTP. Hari ini merupakan sejarah, pemkab meraih opini WTP perdana,” ujar SBS.
Dirinya menilai keberhasilan ini bukan atas kerja bupati saja atau sekda saja tetapi semua tim mulai dari pimpinan OPD sampai ke pemerintah desa. Semua komponen di bawah pengawasan DPRD dan didampingi para editor tanpa putus asa berjuang bahu membahu sehingga mimpi WTP dapat terwujud di tahun 2019.
“Kami berjanji setelah ini akan melakukan rapat pembagian tugas melengkapi kekurangan. Setiap tanggal 5 dilakukan rapat pimpinan OPD dipimpin Asisten III, tanggal 10 rapat dengan para kades dipimpin Asisten II dan tanggal 15 rapat dengan Dinas PPO dipimpin Asisten I. Ini akan dijadikan budaya,” ujar SBS.
Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran, atas nama DPRD Malaka mengapresiasi raihan Opini WTP LKPD Malaka tahun 2019. Dirinya berharap prestasi ini wajib dipertahankan.
“Atas nama lembaga saya ucapkan terima kasih dan perlu dipertahankan. Editor sudah bekerja sangat obyektif dan profesional menilai keuangan daerah,” kata Adrianus.(advertorial/abr)
