LABUAN BAJO KABARNTT.CO–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, memonitor pelayanan publik yang di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), Kamis (22/10/2020) siang.
Dalam kunjungannya di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Manggarai Barat, Kumolo menjelaskan jika dirinya bersama rombongan, datang untuk memonitoring dan pembinaan pelayanan publik di daerah tujuan wisata seperti Labuan Bajo.
“Kita datang memonitoring dan pembinaan di daerah-daerah tujuan wisata. Labuan Bajo merupakan tujuan wisata internasional, maka pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan umum masyarakat harus siap melayani,” terangnya.
Menurutnya, pelayanan di perizinan Labuan Bajo sendiri saat ini sudah bagus. Seperti pada 2019 ada 1.082 izin dan sehari 10 izin.
“Daerah ini harus terbuka, tetapi juga harus tepat sesuai aturan. Mau investasi hotel, rumah makan, dan lainnya, pada prinsipnya tidak boleh melanggar sempadan jalan dan rencana tata ruang (RTR),” tegas Kumolo.
Lebih lanjut ia mengatakan, semua harus disiplin dan tidak boleh melanggar aturan. Jangan sampai ada yang bermain uang dan melanggar aturan. Hal itu sangat mengganggu.
Berkaitan dengan itu, Kumolo menyampaikan harus mulai dari sekarang, kalau tidak akan merusak negara ini.
“Ini daerah pariwisata, oleh karena itu harus terbuka, apalagi banyak orang asing yang datang berkunjung. Jangan sampai warga sini buka kios rokok aja sulit sedangkan orang asing bisa buka kios rokok,” imbuhnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah setempat bisa melakukan upaya perbaikan pelayanan publik. Misalnya dengan pembinaan pelayanan publik.
“Pak Jokowi ingin perizinan harus cepat dan sesuai aturan. Mana yang bayar, mana yang gratis. Tetapi penekanannya harus memberi pelayanan yang baik, nyaman dan ramah bagi semuanya. Pak Bupati nanti akan membuat persiapan agar pelayanan public semuanya baik,” pungkasnya.
Terhadap kepolisian Manggarai Barat, Kumolo juga menekankan agar kepolisian harus menciptakan iklim keamanan yang baik. Kepolisian harus menciptakan kondisi keamanan yang baik, demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga ketika orang datang ke Labuan Bajo, akan nyaman. Begitu juga dengan pelayanan ketika orang membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) semua harus cepat.
Pelayanan publik lainnya juga harus terpadu, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, semuanya harus beri pelayanan prima.
“Semua masyarakat baik yang ada di Labuan Bajo maupun yang ada di pulau-pulau kecil di sekitaran Labuan Bajo, pelayanan harus terbuka. Kepada pers juga harus terbuka, peran pers sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol semuanya,” tegas mantan Mendagri era Jokowi-JK itu.
Pantauan kabarntt.co, pada kunjungannya di perizinan Mabar, Menteri PANRB bersama rombongan, di dampingi Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M. dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula. (obe)
