BETUN KABARNTT.CO—Stef Bria Seran (SBS), calon Bupati Malaka menegaskan negara tidak pernah boleh kalah dari preman dalam hajatan Pilkada Malaka.
“Siapa pun tidak boleh ganggu pelaksanaan Pilkada Malaka. Preman-preman tidak boleh ganggu. Negara tidak boleh kalah dengan preman,” tegas SBS saat kampanye pertemuan terbatas di Desa Wekmidar, Selasa (01/12/2020).
SBS menegaskan hal itu merespon aksi kekerasan yang terjadi di masyarakat Malaka selama masa kampanye, sejak 26 September lalu. Kampanye akan berakhir 5 Desember mendatang.
SBS mengungkapkan, selama kampanye Pilkada 2020, terjadi berbagai peristiwa pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan pilkada maupun pelanggaran hukum pada umumnya.
SBS merasa aneh ada paslon lain yang mengklaim diri telah menang Pilkada Malaka dan saat ini telah menjadi Bupati Malaka.
Untuk peristiwa pelanggaran hukum pidana umum, SBS mencontohkan, terjadi beberapa kasus penganiayaan terhadap warga Malaka. Bahkan, yang menjadi korban dalam beberapa peristiwa pelanggaran hukum pidana umum adalah para pendukung paslon SBS-WT.
SBS memastikan, setelah masa cuti kampanye selesai pada tanggal 5 Desember dan aktif kembali sebagai Bupati Malaka, maka pada tanggal 6 Desember 2020, SBS akan menggelar rapat koordinasi dengan Polres Malaka, Kodim 1605 Belu, Satgas Pamtas RI-RDTL, Kejaksaan Negeri Atambua dan Sat Pol PP.
“Kita rapat koordinasi supaya masyarakat Kabupaten Malaka tahu bahwa di Kabupaten Malaka ini ada negara. Negara tidak boleh kalah dengan preman,” tandas SBS.
Untuk menjaga keamanan, kelancaran dan kesuksesan Pilkada, SBS mengaku sangat bertanggung jawab. Sebab, mulai 6 Desember 2020 dia sudah aktif kembali sebagai Bupati Malaka. Karena itu, saat hari ‘H’ Pilkada Malaka, SBS akan bersama-sama dengan wartawan Malaka memantau langsung pelaksanaan Pilkada Malaka 9 Desember 2020.
“Siapa pun, termasuk para preman, tidak boleh ganggu Pilkada,” tegasnya. (*/den)
