Insentif Tak Kunjung Terima, Relawan Covid-19 Mabar Mogok

LABUAN BAJO KABARNTR.CO–Puluhan relawan medis penanganan  Covid-19 di Labuan Bajo, Manggarai Barat mogok kerja. Aksi mogok tersebut dikarenakan selama empat bulan terakhir insentif mereka tak kunjung diterima.

Salah seorang relawan tenaga medis, yang namanya enggan disebut, Jumat (2/10/2020), mengungkapkan, risiko yang mereka hadapi ketika menangani pasien Covid-19 tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima.

Bacaan Lainnya

“Semenjak Mei hingga September insentif yang dijanjikan pemerintah tak kunjung tiba. Kami sangat kecewa. Padahal itu hak kami, tapi kok kami diterlantarkan?” kesalnya diamini rekan lainnya.

Buntutnya, Jumat kemarin mereka melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok tersebut berupa pemberhentian aktivitas pelayanan di berbagai titik, antara lain pelayanan medis di rumah karantina, pemeriksaan kesehatan atau menerapkan protokol Covid-19 terhadap ratusan penumpang kapal dan di bandara.

Ia bersama rekan lainnya mengaku, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari harus mengutang. Bahkan mereka juga mengutan uang transportasi menuju lokasi tempat mereka ditugaskan.

“Dana operasional sehari-hari kami harus ngutang. Apalagi bagi kami yang dari luar Labuan Bajo. Setiap bulan harus mengeluarkan biaya kos dan uang transport menuju lokasi tugas,” ujar rekan lainnya.

Selama ini ia mengaku sudah berusaha mencari informasi ke dinas terkait. Namun mendapat jawaban yang cukup mencengangkan bagi mereka.

Informasi yang didapat, insentif mengikuti regulasi baru, sesuai Surat Keputusan (SK) perubahan bupati di masa new normal.

“Kami sangat kecewa. Diinformasikan jika mengikuti SK baru masa new normal, upah harian kami tidak ada, akan tetapi mengikuti upah bulanan sejajar gaji tenaga kontrak,” jelasnya.

Sementara saat ini mereka mengaku berpatokan pada SK Nomor 79 b KEP/HK/IV/2020 tentang pengangkatan tenaga potensial kesehatan paramedis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat.

“Terkait SK perubahan, kami belum dengar sama sekali,” kesalnya lagi.

Masa new normal, ia bersama rekan lainnya tidak mendapat informasi sosialisasi terkait adanya perubahan insentif dan gaji sesuai SK perubahan.

Di SK lama mereka diberitahu, bahwa insentif/penghasilan bagi relawan Rp 150 ribu per hari. Namun insentif tersebut baru diterima bulan April dan bulan Mei. Sedangkan dari Juni hingga September belum diterima sama sekali.

Dia berharap nominal insentif harus sesuai pemberitahuan awal yang disampaikan koordinator dari dinas kesehatan yang merekrut mereka. Juga terkait hak mereka harus dibayarkan segera.

“Uang makan, uang kos kami harus ngutang. harapannya segera diberikan insentif,” tutur mereka kompak.

Sementara itu Tim Gugus Tugas Covid Manggarai Barat, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Yohanes Johan, Amd, mengatakan, untuk relawan 12 orang termasuk 1 orang sopir, menyangkut gaji mereka 2 bulan pertama itu bersumber dari biaya tidak tetap (BTT) dari gugus tugas.

Sedangkan untuk gaji selama 4 bulan merujuk pada dana BTT yang semakin minim. “Bahkan saya sudah mengajukan anggaran yang nominal sama seperti pemberitahuan sebelumnya. namun karena begitu banyak rasionalisasi anggaran dari keuangan, makanya saya ajukan di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) perubahan,” kata Johan.

“Dengan diberlakukan anggaran di DPA perubahan, maka upah bagi relawan akan disesuaikan dengan upah minimum pekerja. Sama seperti gaji kontrak sebesar Rp 1,9 juta. Masa new normal, insentif mereka mengikuti OB (Orang Bulan) bukan OH (Orang hari),” jelas Johan.

Dengan melihat porsi anggaran yang ada, jelas Johan, maka menurut petunjuk dari keuangan daerah anggaran untuk relawan mengikuti DPA.

“Terkait hal itu saya sudah mengajukan ke bagian keuangan. Saat ini juga proses revisi SK perubahan sudah selesai, karena SK yang pertama merupakan kondisi darurat,” kata Johan.

“Terkait anggaran, hari senin 5 Oktober semuanya akan diproses. Sedangkan informasi perubahan yang tidak diketahui oleh relawan selama ini berkutat di proses verifikasi. Kondisi tersebut disesuaikan dengan keadaan emergensi saat ini,” terangnya. (obe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *