KALABAHI KABARNTT.CO—Dalam pandangan dan analisis Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), masalah utama yang dihadapi Provinsi NTT adalah birokrasi yang belum mampu menjawab kondisi dan masalah yang dihadapi.
Gubernur VBL mengemukakan pandangannya itu ketika menggelar rapat kerja dengan Bupati-Wakil Bupati Alor, anggota Forkompimda Alor, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Alor, para aparatur sipil negara (ASN), para camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat dan para tenaga kesehatan di Aikoli Kang Resort, Kalabahi, Jumat (31/7/2020) petang. Rapat kerja itu dipandu Bupati Alor, Amon Djobo.
Kepada semua yang hadir, Gubernur VBL mengatakan, kunjungan kerja (kunker) di Alor adalah kunker hari terakhir dalam rangkaian sepekan kunker di Flores hingga Alor.
Kunker dimulai dari Sikka, Minggu (26/7/2020) lalu. Secara maraton Gubernur VBL dan rombongan yang terdiri dari sejumlah pimpinan OPD Pemprov NTT, anggota DPRD NTT, sejumlah staf khusus gubernur, Plt. Dirut Bank NTT, Alex Riwu Kaho dan beberapa pejabat lain dari Sikka menuju Flores Timur, Lembata dan berakhir di Alor.
“Hari ini adalah hari terakhir kunjungan kerja saya ke kabupaten. Perjalanan ini saya lakukan untuk melihat secara langsung proses pemerintahan dalam situasi pandemik Covid-19. Hipotesa yang saya pahami ialah tanpa covid saja kita sudah mati, apalagi dengan Covid-19. Itu hipotesis yang saya ingin uji di lapangan untuk memastikan bahwa kalau pemerintahan ini tidak sungguh menyiapkan sistem kerja yang baik, maka bisa dipastikan berapa pun banyak kita gantikan pemimpin, situasi kita tidak akan pernah membaik,” tandas Gubernur VBL.
Menurut Gubernur VBL, dalam analisanya NTT sulit maju karena birokrasi belum berjalan dengan baik. “Tidak covid saja kita sudah mati. Pertanyaannya adalah kenapa mati? Kenapa pemerintahannya sontoloyo? Kenapa pemerintahan ini selalu memble? Kenapa pemerintahan di NTT itu selalu datangkan ketidakbaikan? Kenapa kalau sebut NTT itu identik sekali dengan manusia-manusia yang terbelakang, nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong, provinsi miskin ketiga. Lalu bagaimana dengan orang-orang NTT di dalamnya? Apakah mereka malu, lalu bekerja sungguh-sungguh? Atau mereka nyaman karena sudah biasa? Dalam pengamatan saya, justru mereka nyaman, baik pemerintah maupun masyarakat merasa nyaman,” beber Gubernur VBL.
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah, kata Gubernur VBL, yang menyebabkan, yang mengharuskan dia melakukan kunker ke daerah. “Karena dalam pengamatan saya, yang paling setengah mati, yang salahnya minta ampun itu adalah birokrat. Sementara dalam pemahaman kita, dalam teori pelayanan itu aset terbesar sebuah organisasi itu adalah manusia, si pelayan itu. Jadi aset terbesar Provinsi NTT adalah birokrasi pemerintahan. Jadi kalau ditanya aset terbesar pemprov ini apa? Satu saja birokrasi,” jelas Gubernur VBL.
Menurut VBL, yang menjadi soal selama ini adalah aset terbesar itu belum memberi nilai untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat.
“Kalau itu aset terbesar, bagaimana aset itu mempunyai values, punya nilai? Mari kita hitung, bagaimana sistem kerjanya? Dalam pengamatan saya, ini paling celaka. Celakanya begini, antara kerja dan harapan, target tidak pernah cocok. Antara kerja dan perolehan take homepay bulanan tidak pernah matching. Itu celaka besar,” terang Gubernur VBL.
Gubernur VBL memberi contoh, seorang kepala dinas sehebat apa pun kerja dan majunya luar biasa, gaji, tunjangannya sudah diatur. ”Tidak kerja pun sama begitu. Itu paling celaka. Maka dia pilih lebih baik tidak usah kerja. Mengapa komando tidak jalan dengan baik pada level bawah? Karena tidak kerja juga dapat begini, kerja bagus pun dapat begini. Ini paling celaka,” kata Gubernur VBL.
Kegagalan birokrasi itu selalu terjadi, kata Gubernur VBL, karena seorang ASN kerja hebat apa pun, yang dia dapat tetap yang sama. “Lebih baik tidak kerja saja. Paling-paling juga bupati marah. Bupati marah, dengar saja dan jawab siap, siap, siap, siap. Besok lupa lagi. Nanti siap, siap lagi. Itu masalah serius kita,” terang Gubernur VBL.
Gubernur VBL melanjutkan, “Jadi kalau orang tanya saya, apa masalah yang paling serius di NTT? Masalah paling serius adalah orang kerja, gaji yang dia peroleh dengan target pekerjaannya tidak pernah nyambung. Itu celakanya luar biasa. Itu berlaku di provinsi, juga di kabupaten-kabupaten,” tegas politisi Nasdem ini.
Dengan kondisi seperti ini, terang Gubernur VBL, dibutuhkan sebuah desain sistem kerja yang tepat. “Karena dalam teori manejemen ada dua insentif. Pertama insentif psikologis. Insentif psikologis itu orang dilihat kerja bagus dipromosi. Ada promosi jabatan, ada eselon dua, tiga, empat. Eselonisasi itu membuat orang terpanggil untuk kerja sungguh-sungguh. Insentif kedua, insentif finansial. Ini ada dalam sistem birokrasi, tetapi pada bagian-bagian tertentu sudah dapat insentif pun dia masih curi,” beber Gubernur VBL.
Menurut Gubernur VBL, permasalahan terbesar yang dihadapi NTT bukan terltak pada uang, tetapi pelayanan publik yang bermasalah. “Ini yang harus kita benahi. Jangan seperti selama ini, yang rajin dan pemalas dapat sama-sama. Yang rajin dapat segitu, pemalas juga dapat segiu. Lama-lama orang berpikir kenapa saya harus rajin, saya pemalas saja,” kata Gubernur VBL.
Dalam semangat UU berbasis kinerja, kata Gubernur VBL, maka teori ini, cara kerja seperti ini harus diterapkan. “Kalau UU berbasis kinerja, sementara apresiasinya tidak berbasis kinerja tidak cocok, tidak bisa Saya merenung berulang kali, saya pikir kita harus mulai. Di provinsi saya akan siapkan pergub,” tegas Gubernur VBL. (den)
