KUPANG KABARNTT.CO—Sebanyak 18 pegawai di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT, Selasa (29/12/2020), dilantik melalui penyetaraan jabatan.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN No. 619/PEG//PWS/JF/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas Eselon IV Kedalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan dan Keputusan Kepala BKKBN No. 618/PEG/ADM/JF/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III Kedalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan.
Kepala BKKBN Pusat, dr. Hasto Wardoyo, dalam sambutan yang dibawakan secara virtual mengatakan, hari ini sebanyak 691 pejabat lain juga dilantik secara virtual.
“Saya berharap dengan pelantikan hari ini, target mengejar waktu di tahun 2020 ini bisa tercapai,” kata Hasto.
Hasto mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala BKKBN, Biro Kepegawaian dan biro-biro lainnya dan semua yang mendukung persiapan ini sehingga target untuk pelantikan bisa terlaksana.
Mengutip arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), kata Hasto, pelantikan hari ini juga mengejar waktu agar selesai di tahun 2020 sehingga nilai reformasi birokrasi bisa meningkat di tahun 2021.
Kepala BKKBN Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Mau Kuru, mengatakan, pelantikan hari ini adalah sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.
“Artinya apa? Reformasi birokrasi itu disesuaikan dengan apa yang kita sebut dengan reinventing government, atau menswastakan birokrasi. Jadi pola kerja di birokrasi sekarang harus dibuat seperti kerja di perusahaan sehingga harus hitung cost benefit. Jangan sampai costnya besar tapi output, outcomenya kecil,” kata Marianus.
Dengan merujuk pada David Osborne, Marianus mengatakan, reformasi birokrasi itu dibuat dengan menggunakan reinventing government.
“Ada 10 langkah di situ. Jadi pelantikan hari ini, teman-teman dari struktural beralih ke fungsional, itu mereka harus tingkatkan profesionalitasnya,” tandas Marianus.
Dikatakan Marianus, setiap orang harus punya profesionalitas sehingga saat bekerja bisa menghasilkan output dan outcome yang jelas, yang berguna dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.
Marianus mengatakan, pejabat Eselon I dan II jabatannya tetap struktural, tetapi eselon III ke bawah beralih menjadi jabatan fungsional.
“Jadi nanti kita akan bagi sesuai dengan jabatan mereka, jabatannya apa. Misalnya analis kependudukan, dia harus belajar tentang ilmu kependudukan, terus kemudian kita punya program, kita punya data-data, dia buat kajian. Kira-kira ini masalahnya apa, lalu harus menyusun strategi seperti apa, sehingga bisa keluar dari masalah?” papar Marianus.
Dengan cara ini, kata Marianus, apa yang menjadi target tahun 2021, target program, output program harus lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini.
Marianus mengingatkan, tiga tugas utama BKKBN dalam melayani publik, yakni pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
“Tiga ini ada hubungan. Penduduk itu ya kita-kita ini. Setelah orang nikah tentu di dalam keluarga itu ada orang-orang yang kita sebut penduduk. Dan di dalam keluarga supaya keluarga itu menjadi maju, sejahtera ke depan maka direncanakan melalui keluarga berencana,” urai Marianus. (bet)
